KEBIJAKAN vs KEBIJAKSANAAN

Berbicara mengenai kebijakan dan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur akan kita fokuskan pertama pada penyelenggaraan pendidikan pelatihan fungsional bidang kesehatan. Namun sebelum itu kita akan membahas secara singkat mengenai apa itu kebijakan dan kebijaksanaan biar lebih terarah pemikiran kita tentang pentingnya kebijakan dan kebijaksaan dan posisinya dalam penyelegaraan pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kesehatan.

Mari kita tinjau sekilas tentang kebijaksanaan dan kebijakan yang saya kutip dari beberapa artikel (karena saya bukan ahli kebijaksanaan dan kebijakan)…

Definisi Kebijaksanaan

Paul Baltes mendefinisikan kebijaksanaan sebagai keahlian dalam mengatasi permasalahan mendasar yang berkaitan dengan perilaku dan makna hidup. Menurut Baltes, kebijaksanaan merupakan perpaduan dari intelek dan karakter. Penjelasan Baltes tentang intelek adalah pengetahuan tentang aspek kognitif, motivasi dan emosi dalam perilaku dan pemaknaan hidup (Sternberg & Jordan, 2005).

Robert Sternberg mendefinisikan kebijaksanaan sebagai keseimbangan antara pemahaman individu tentang dirinya sendiri (intrapribadi), orang lain (antarpribadi) dan berbagai aspek kehidupannya (ekstrapribadi) yang dinamakannya sebagai teori kebijaksanaan yang seimbang atau balance theory of wisdom (Sternberg & Jordan, 2005). Menurut Sternberg, elemen inti dari kebijaksanaan adalah kecerdasan praktis (tacit knowledge) yang berorientasi pada perilaku dan membantu individu mencapai tujuan pribadi. Kecerdasan praktis ini hanya dapat diperoleh melalui pengalaman nyata yang dialami langsung oleh individu, bukan berasal dari ilmu yang dibaca dari buku-buku atau pengalaman orang lain yang didengarnya (Sternberg & Jordan, 2005).

Berdasarkan uraian di atas, definisi kebijaksanaan dapat disimpulkan sebagai keahlian dalam mengatasi permasalahan mendasar yang berkaitan dengan perilaku dan makna hidup serta keseimbangan antara pemahaman individu tentang dirinya sendiri (intrapribadi), orang lain (antarpribadi) dan berbagai aspek kehidupannya (ekstrapribadi).

Kriteria Kebijaksanaan

Menurut Baltes dan Staudinger, ada beberapa kriteria dari kebijaksanaan. Kriteria tersebut dapat dibagi menjadi dua kriteria dasar dan tiga metakriteria (Snyder & Lopez, 2002). Dua kriteria dasar, yaitu kriteria yang wajib dimiliki individu untuk menjadi seorang ahli di bidang apapun, meliputi:

  1. Memiliki banyak pengetahuan umum (rich factual knowledge), yang meliputi pengetahuan tentang sifat dasar manusia, perkembangan sepanjang kehidupan, hubungan antarpribadi, norma-norma yang berlaku di suatu tempat atau budaya, serta perbedaan individu dalam tahapan perkembangan.
  2. Memiliki banyak pengetahuan praktis (rich procedural knowledge), yang meliputi kemampuan untuk menerapkan pengetahuan faktual ke dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup, seperti cara menangani konflik kehidupan.

Tiga kriteria berikutnya disebut metakriteria karena merupakan kriteria khusus yang harus dimiliki untuk menjadi bijaksana. Adapun ketiga metakriteria tersebut adalah:

  1. Memahami konteks rentang kehidupan manusia (lifespan contextualism), yang meliputi pengetahuan tentang tahapan perkembangan manusia dan berbagai tema-teman kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, kebudayaan, persahabatan, keluarga, dan sebagainya, serta kaitan antartema tersebut. Pemahaman tersebut juga menyadari banyaknya perubahan yang terjadi dalam diri individu mulai dari masa bayi sampai usia lanjut.
  2. Relativisme atau toleransi nilai (value relativism/tolerance). Kebijaksanaan membuat manusia menyadari bahwa setiap orang atau budaya menganut nilai-nilai yang berbeda dari yang dianut dirinya dan mampu menghormati perbedaan tersebut. Namun, perlu diingat juga bahwa kebijaksanaan juga berusaha menyeimbangkan kepentingan diri sendiri dan orang lain sehingga tidak semua hal dapat ditoleransi.
  3. Menyadari serta mampu mengelola ketidakpastian (awareness/management of uncertainty). Kebijaksanaan membuat manusia menyadari bahwa ada banyak keterbatasan dalam proses pencernaan informasi yang dimilikinya serta banyaknya ketidakpastian di dalam kehidupan ini. Kebijaksanaan juga meliputi cara untuk menghadapi ketidakpastian tersebut.

Pengertian Kebijakan :

Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari kata policy. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

sering diperdebatkan apa perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Ini terjadi, karena dua kata ini, kebijakan dan kebijaksanaan, sama-sama belum dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam pengertian kedua kata ini masih belum disepakati penggunaannya. Namun, menurut Zaenuddin Kabai, kebijakan adalah formalisasi dari sebuah kebijaksanaan, mengingat seringnya kata kebijakan digunakan pada lingkungan-lingkungan formal (organisasi atau pemerintahan).

 

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting pada organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program maupun pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan bisa juga diartikan sebagai mekanisme politis, finansial, manajemen, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Jadi kebijakan merupakan seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk mencapainya.

Kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf (1997) yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum

Kebijakan Nasional

Yaitu kebijakan Negara yang bersifat fundamental dan strategis untuk mencapai tujuan nasional/Negara sesuai dengan amanat UUD 1945 GBHN. Kewenangan dalam pembuat kebijaksanaan adalah MPR, dan presiden bersama-sama dengan DPR.

Bentuk kebijaksanaan nasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa:

  • UUD 1945
  • Ketetapan MPR
  • Undang-undang
  • Peraturan pemerintah pengganti undang undang (Perpu) dibuat oleh presiden dalan hal kepentingan memaksa setelah mendapat persetujuan DPR.

Kebijaksanaan Umum

Kebijaksanaan yang dilakukan oleh presiden yang bersifat nasional dan menyeluruh berupa penggarisan ketentuan ketentuan yang bersifat garis besar dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sebagai pelaksanaan UUD 1945, ketetapan MPR maupun undang undang guna mencapai tujuan nasional.

Penetapan kebijaksanaan umum merupakan sepenuhnya kewenangan presiden, sedangkan bentuk kebijaksanaan umum tersebut merupakan tertulis berupa peraturan perundang-undangan seperti hal nya keputusan presiden (Kepres), peraturan pemerintah (PP) maupun Instruksi Presiden (Inpres).

Sedangkan kebijaksanaan pelaksanaan dari kebijakan umum tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan umum serta strategi pelaksanaan dalam suatu bidang tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang tertentu. Penetapan kebijaksanaan pelaksanaan terletak pada para pembantu presiden yaitu para menteri atau pejabat lain setingkat dengan menteri dan pimpinan sesuai dengan kebijaksanaan pada tinkat atasnya serta perundang-undangan berupa peraturan, keputusan atau instruksi pejabat tersebut (pejabat/menteri)

Jenis-Jenis Kebijakan

James E. Anderson (1970) mengelompokkan jenis-jenis kebijakan sebagai berikut :

  1. Kebijakan Distributif (distributive)

 Merupakan suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungankepada individu-individu, kelompok-kelompok, atau perusahaan-perusahaan.

       Adalah kebijakan dan program-program yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendorong kegiatan di sektor swasta atau kegiatan-kegiatan masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi atau sejenisnya dimana kegiatan tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya campur tangan pemerintah tersebut.

    Merupakan suatu kebijakan yang memberikan barang dan jasa kepada anggota organisasi, termasuk juga membagikan biaya barang/jasa diantara anggota organisasi. Misalnya kebijakan pemerintah dalam pendidikan dan pembangunan jalan raya.

     Adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah biasa mengambil beberapa bentuk Cash atau Inkind (hadiah, pinjaman dengan bunga lunak, penurunan pajak, dsb.).

      Adalah kebijakan dan program-program yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendorong kegiatan di sektor swasta atau kegiatan-kegiatan masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi atau sejenisnya di mana kegiatan tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya campur tangan pemerintah tersebut.

  1. Kebijakan Redistributif (redistributive)

Kebijakan redistributif adalah kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan dapat meredistribusikan kekayaan, hak kepemilikan, dan nilai-nilai yang lain diantara berbagai klas sosial masyarakat atau etnisitas di dalam masyarkat.

  1. Kebijakan Protektif Regulasi (Protective regulatory)

Kebijakan atau program-program yang bersifat protektif dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk melindungi masyarakat dengan mengatur apa  yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sektor swasta.

Aktivitas-aktivitas yang dapat merugikan atau membahayakan masyakarat tidak akan diijinkan untuk dijual di pasar oleh sektor swasta. Kondisi yang dipertimbangan sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat harus diatur oleh pemerintah.

  1. Kebijakan Kompetitif regulasi (Competitive regulatory)

Merupakan kebijakan atau program yang dimaksudkan untuk membatasi siapa-siapa saja yang boleh menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat

  1. Kebijakan Regulasi (Regulatory Policy)

.Suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/ pelarangan terhadap perbuatan/tindakan.

  1. Kebijakan Substantif

  Suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah.

  Yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sebagai contoh  dalam pembuatan suatu kebijakan publik, meskipun ada Instansi/Organisasi Pemerintah yang secara fungsional berwenang membuatnya, misalnya Undang-undang tentang Pendidikan, yang berwenang membuat adalah Departemen Pendidikan Nasional, tetapi dalam pelaksanaan pembuatannya, banyak instansi/organisasi lain yang terlibat, baik instansi/organisasi pemerintah maupun organisasi bukan pemerintah, yaitu antara lain DPR, Departemen Kehakiman, Departemen Tenaga Kerja, Persatuan Guru Indonesia (PGRI), dan Presiden yang mengesyahkan Undang-undang tersebut. Instansi-instansi/ organisasi-organisasi yang terlibat tersebut disebut policy stakeholders.

  1. Kebijakan Prosedural

kebijakan prosedural merupakan kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana sesuatu akan dilakukan, atau siapa yang akan diberi kewenangan untuk mengambil tindakan.

  1. Kebijakan Materi (Material Policy)

Suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran.

  1. Kebijakan Simbolis (Symbolic policies)

Adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran. Contoh: kebijakan pembuatan rumah sederhana.

  1. Kebijakan Barang Publik dan Barang Pribadi (Public Goods and Private Goods Policies)

Kebijakan barang publik adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang               barang-barang/pelayanan-pelayanan oleh pemerintah, untuk kepentingan orang banyak. Contohnya kebijakan tentang perlindungan keamanan, penyediaan jalan umum.

Kebijakan barang pribadi adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu-individu (perorangan) di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu.

Melihat definisi kebjiaksanaan dan kebijakan di atas sebenarnya apa yang anda pahami ? karena yang saya pahami bahwa kebijaksanaan merupakan hasil dari proses berfikir untuk melihat orang lain disekitar kita dan dan memahami nilai-nilai yang harus diterapkan dalam lingkungan orang-orang tersebut sedangkan kebijakan merupakan hasil dari kebijaksanaan dan sebaliknya yang menjadi pedoman dalam pengambilan suatu bentuk kebijaksanaan (acuan kebijaksanaan) berdasarkan nilai-nilai yang telah ditetapkan.

Apa itu sebenarnya nilai-nilai dimaksud, yang anda pahami ? karena yang saya pahami adalah selain nilai social budaya dalam interaksi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Sebagai salah satu aparatur sipil Negara (ASN) saya menganut nilai-nilai melalui pemahaman terhadap aturan-aturan yang telah menjadi kesepakatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi. Apa saja nilai-nilai tersebut : saran saya… kembali lagi kita belajar tentang hirarki peraturan perundang-undangan yang mengatur dasar penyelengaraan Negara kita.. (ORGANISASI KITA BEKERJA).. dan dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi kita dalam organisasi tempat kita mengabdi.

pengertiannya kebijaksanaan di atas dapat dikesimpulan bahwa :

“kebijaksanaan tidaklah berbeda dengan kebijakan. Dalam konteks ASN (aparatur Sipil Negara) pemahaman kebijakan disini saya fokuskan pada peraturan-peraturan yang menjadi rule dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi dimana yang akan dibahas lebih lanjut dalam konteks pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kesehatan”.

Dalam penyusunan kebijakan.. para penentu kebijakan tentu telah memahami nilai-nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sama seperti kebijaksanaan yang harus memahami nilai-nilai yang dianut oleh orang atau masyarakat lain. Jadi inti dari kebijaksanaan dan kebijakan adalah nilai-nilai yang harus dipahami dan berdasarkan aturan..

Hehehehe… maaf kalau itu hanya kesimpulan yang ku buat sendiri berdasarkan referensi yang terbaca di atas.. (silakan membuat kesimpulan anda sendiri)

“NILAI YANG SAYA DAPATKAN ADALAH BAHWA KEBIJAKSANAAN DAN KEBIJAKAN SEHARUSNYA SAMA-SAMA BERBUNGA DAN BERBUAH SUATU PERLAKUAN ORGANISASI YANG POSITIF DAN BUKAN NEGATIVE..” maaf sekali lagi ini pemahamanku sendiri (kalau tidak setuju nga apa-apa, karena kita bebas berpendapat)

Bahan yang harus kita fikirkan bersama adalah :

Apakah selama ini anda berfikir (karena saya pernah berfikir ) bahwa kebijaksanaan yang kadang ditempuh adalah sesuatu yang hanya mementingkan nilai subjektif (keuntungan pribadi) tanpa melihat objektifitas nilai-nilai yang harus dijunjung dalam kerangka suatu system birokrasi yang baik. Karena itu kebijaksanaan yang saya lihat selama ini sering berbanding terbalik dengan kebijakan. Why..?

karena kebijakan merupakan nilai-nilai yang seharusnya di anut oleh seorang pimpinan dalam menentukan arah kebijaksanaan dalam memutuskan sesuatu. Jadi seharusnya kebijakan berbanding lurus dengan kebijaksanaan atau kebijaksanaan berbading lurus dengan kebijakan (berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku).. sama seperti seorang bayi dalam masa tumbuh kembangnya 1..2..3.. tahun dan seterusnya dapat dikatakan sehat jika umurnya berbading lurus dengan berat badan dan tinggi badannya sesuai dengan standart pertumbuhan anak yang dikeluarkan WHO ataupun Depkes/kemenkes… disinilah peran orang tua.. harus menyediakan menu yang sehat untuk menjaga tumbuh kembang anaknya… eeiitttsss ngelantur …

kenapa saya harus membahas ini ? karena kebijaksanaan tanpa landasan kebijakan (peraturan perundangan) dapat mematikan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi…

Lagi-lagi… why.. hehehe.. nanti ketemu lagi dalam postingan saya yang berikut… dalam membahas dan sharing KEBIJAKSANAAN DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PELATIHAN (ngumpul bahan dulu ya.. sambil tunggu masukan dari teman-teman semua)

 

THANKS FOR YOUR VISIT.. See u next time… next posting…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan referensi

 

 

  1. http://www.gospel.org.nz/index.php/articles/articles-by-rodney/242-wisdom-understanding-and-knowledge, Wisdom, Understanding and Knowledge ~Three Key Words That Go Together  By Rodney W. Francis
  2. Pengertian Kebijaksanaan Definisi Model Kriteria Sifat dan Perkembangan http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-kebijaksanaan-definisi-model.html, ade sanjaya
  3. Imron, Ali. 2002. Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: PT Bumi Aksara, dalam http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html
  4. http://www.markijar.com/2016/06/pengertian-dan-macam-macam-kebijakan.html
  5. http://sefniyowanita.blogspot.com/2016/10/jenis-jenis-kebijakan_2.html
Iklan